Ekonom UMY: Tata Kelola Fiskal Jadi Kunci Hadapi Dampak Efisiensi Anggaran

RILISINFO.COM, Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah masih menjadi perbincangan publik. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan mendukung berbagai program prioritas nasional. Namun, di sisi lain, pengurangan transfer anggaran ke daerah berpotensi memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang masih bergantung pada belanja pemerintah.

Sebagai contoh, pada 2026 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan pengetatan anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp167 miliar serta Dana Keistimewaan sebesar Rp400 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengelola keuangan.

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa pemahaman mengenai efisiensi anggaran perlu dibedakan antara pengurangan belanja pemerintah dan upaya menekan kebocoran anggaran.

“Kalau efisiensi diartikan sebagai pengurangan anggaran ke daerah, maka jelas kekuatan ekonomi yang didorong pemerintah akan berkurang. Namun, jika efisiensi dimaknai sebagai upaya mengurangi kebocoran anggaran, maka itu merupakan langkah yang sangat positif,” ujarnya saat diwawancarai secara daring pada Rabu (17/6/2026).

Daerah yang Bergantung pada Belanja Pemerintah Paling Rentan

Menurut Imamudin, dampak efisiensi anggaran tidak akan dirasakan secara merata di setiap daerah. Wilayah yang memiliki sektor swasta kuat, seperti di Pulau Jawa, cenderung lebih mampu bertahan karena ditopang sektor pendidikan, kesehatan, jasa, hingga pariwisata. Sebaliknya, daerah yang masih mengandalkan program pemerintah akan merasakan dampak yang lebih besar.

Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Indonesia Timur yang aktivitas ekonominya masih sangat bergantung pada intervensi pemerintah.

“Ketika anggaran pemerintah berkurang, program pembangunan juga berkurang. Daerah yang ekonominya masih bergantung pada pemerintah tentu akan lebih terdampak dibandingkan daerah yang sektor swastanya sudah berkembang,” jelasnya.

Masyarakat Mulai Memprioritaskan Kebutuhan Esensial

Selain efisiensi anggaran, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Imamudin menilai masyarakat saat ini cenderung mengalihkan pengeluaran pada kebutuhan yang lebih mendasar.

Kebutuhan seperti pendidikan dan kesehatan diperkirakan menjadi prioritas utama, sementara belanja untuk kebutuhan sekunder berpotensi mengalami penyesuaian.

“Ketika biaya hidup meningkat, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya. Pengeluaran akan difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar penting,” ungkapnya.

Pariwisata Berpotensi Menjadi Penyangga Ekonomi Daerah

Meski terdapat tekanan ekonomi akibat berkurangnya transfer anggaran dan kenaikan biaya hidup, Imamudin melihat sektor jasa, khususnya pariwisata, masih memiliki peluang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, sektor pariwisata memiliki efek berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari kuliner, transportasi, penginapan, hingga UMKM.

“Pariwisata dapat menjadi penyangga ekonomi daerah karena efek penggandanya sangat luas. Aktivitas wisata akan mendorong restoran, rumah makan, kerajinan, hingga pelaku UMKM,” katanya.

UMKM Menghadapi Tekanan dari Dua Arah

Namun, Imamudin menilai UMKM saat ini tengah menghadapi tantangan dari dua sisi sekaligus. Pertama, kenaikan harga BBM yang meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Kedua, melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan produk.

Kondisi tersebut semakin berat bagi UMKM yang masih bergantung pada bahan baku impor karena fluktuasi nilai tukar rupiah turut memengaruhi biaya produksi.

“UMKM menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi dan dari sisi daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor-sektor yang menjadi kebutuhan dasar UMKM,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran sebaiknya diarahkan pada perbaikan tata kelola dan pengurangan kebocoran program pemerintah agar ruang fiskal yang tersedia dapat dialihkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, termasuk UMKM.

Optimistis Ekonomi Bergerak Positif dalam Tiga Bulan ke Depan

Meski terdapat berbagai tantangan, Imamudin mengaku tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia dalam dua hingga tiga bulan mendatang. Optimisme tersebut didasarkan pada mulai meredanya tensi geopolitik global yang berpotensi menurunkan harga minyak dunia serta menguatnya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Ia juga melihat adanya respons pemerintah terhadap berbagai kritik publik terkait pelaksanaan sejumlah program strategis nasional.

“Saya masih optimistis. Rupiah mulai menguat, tensi politik global mulai membaik, dan pemerintah terlihat merespons berbagai masukan masyarakat untuk melakukan evaluasi program-program yang ada,” ujarnya.

Tata Kelola Pemerintahan Jadi Kunci Perbaikan

Lebih lanjut, Imamudin menilai tantangan utama ekonomi Indonesia saat ini bukan terletak pada masyarakat atau pelaku usaha, melainkan pada aspek tata kelola pemerintahan. Menurutnya, berbagai program pemerintah memiliki tujuan yang baik, tetapi sering kali menghadapi persoalan implementasi di lapangan.

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa yang memerlukan penguatan ekosistem, pengawasan, serta tata kelola yang lebih matang agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengelolaan sumber daya alam nasional agar potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.

“Kalau tata kelola sumber daya alam dan program-program strategis diperbaiki, ruang fiskal pemerintah akan jauh lebih longgar. Dampaknya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.

Sumber : Humas Umy