Dukung Pencabutan IUP Nikel, Hanan A. Rozak Apresiasi Langkah Pemerintah Lindungi Raja Ampat
RILISINFO.COM, Jakarta, 10 Juni 2025 – Anggota Komisi V DPR RI, Hanan A. Rozak, mendukung keputusan pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Hanan, langkah ini adalah upaya nyata pemerintah dalam menyelesaikan polemik panjang di kawasan tersebut dan melindungi kelestarian alam.
“Saya sangat mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sigap berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan, sehingga pencabutan IUP tersebut bisa segera dilakukan pasca kunjungan langsung ke lokasi,” kata Hanan dalam keterangannya, Selasa (10/6).
Langkah ini, menurut politikus Partai Golkar itu, menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati laut dan memastikan potensi wisata kelas dunia Raja Ampat tetap berkelanjutan.
“Saat ini kita harus fokus mencari solusi untuk menjaga kelestarian alam Raja Ampat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” tegasnya.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut dan pariwisata terindah di dunia, dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul polemik terkait aktivitas pertambangan nikel di kawasan tersebut. Empat perusahaan—PT Anugerah Surya Pratama, PT Indo Mineral Perkasa, PT Kurnia Mining Resources, dan PT Pacific Mining Jaya—diketahui memiliki IUP di wilayah Raja Ampat. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini memicu kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap ekosistem laut serta potensi pariwisata.
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencabut empat IUP tersebut pada awal Juni 2025. Keputusan ini diambil setelah evaluasi dan kunjungan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan tim, yang menemukan aktivitas pertambangan berpotensi mengancam kelestarian alam Raja Ampat.
Hanan menekankan pentingnya mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah, termasuk di Raja Ampat.
“Kabinet Merah Putih dibentuk untuk menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini. Apapun masalahnya, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menunjukkan keseriusan untuk menuntaskan persoalan ini,” ujar Hanan.
Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan mendukung pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi di Raja Ampat.
“Saya meminta masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam melakukan perbaikan di berbagai sektor, termasuk yang sedang dilakukan di Raja Ampat,” tutup Hanan. (*)