RILISINFO.COM, JOGJA – GPM Kota Yogyakarta mendesak pemerintah segera mengecek dugaan gangguan kesehatan siswa setelah mengonsumsi menu MBG di salah satu SD swasta Umbulharjo setempat langsung.
Pengaduan wali murid diterima GPM pada Selasa (29/9/2016), dan langsung menjadi perhatian serius karena menyangkut kesehatan serta keselamatan anak-anak di sekolah tersebut.
Untuk melindungi peserta didik, GPM memilih tidak mengungkap identitas sekolah, yayasan, maupun murid yang menyampaikan pengaduan kepada organisasi tersebut demi keamanan dan privasi keluarga.
Wakil Ketua Bidang Pendidikan DPC GPM Kota Yogyakarta, Junarto, meminta pemerintah tidak menunggu laporan berkembang sebelum melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh mulai hari ini.
”Kami menerima pengaduan dari wali murid mengenai beberapa anak yang mengalami sakit perut setelah mengonsumsi menu MBG,” ujar Junarto kepada wartawan terbuka hari ini.
Menurut kronologi wali murid, siswa menerima menu MBG berupa siomay pada Kamis pekan lalu, kemudian beberapa anak mengalami sakit perut setelah mengonsumsi menu tersebut.
Keluhan tersebut disebut masih berlangsung hingga Selasa, sementara salah satu siswa bahkan telah diperiksakan ke klinik kesehatan sekitar Kampung Gendeng oleh keluarganya secara langsung.
Informasi yang diterima GPM menyebut siswa yang mengalami keluhan berasal dari kelas 5A dan 5B di sekolah tersebut pada pekan lalu dan masih dipantau.
Para orang tua disebut telah menyampaikan persoalan kesehatan itu kepada pihak sekolah, namun responsnya dinilai belum proporsional menurut pengaduan yang diterima GPM sebelumnya juga.
“Orang tua sudah menyampaikan persoalan ini kepada pihak sekolah, tetapi kemudian mencari ruang pengaduan lain dan menyampaikan persoalan kepada GPM,” jelas Junarto kepada wartawan.
GPM menegaskan laporan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan makanan MBG menyebabkan keracunan, karena pemeriksaan medis dan lapangan masih memerlukan pemeriksaan lanjutan objektif.
“Jangan langsung menyimpulkan keracunan, tetapi juga jangan mengabaikan dugaan tersebut,” tegas Junarto saat meminta pemerintah bergerak cepat, objektif, dan terukur di lapangan hari ini.
Menurut GPM, pemeriksaan perlu mencakup kondisi siswa, makanan yang dikonsumsi, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, serta standar keamanan pangan pelaksanaan MBG secara menyeluruh dan terukur.
Selain kesehatan siswa, GPM menyoroti penundaan agenda kemah sekolah yang semula dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2026 mendatang secara resmi untuk sementara.
Penundaan kegiatan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama sampai kondisi kesehatan siswa memperoleh kepastian dari pemeriksaan pihak berwenang terkait secara menyeluruh dan berkala lagi.
GPM meminta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta segera melakukan pengecekan langsung ke sekolah dan memastikan penanganan pengaduan berjalan terbuka serta proporsional bagi siswa yang terdampak.
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga diminta memeriksa siswa yang mengalami keluhan dan melakukan penelusuran epidemiologis apabila diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan medis secara lebih mendalam.
GPM meminta pelaksanaan MBG di sekolah tersebut dievaluasi sementara sampai penyebab keluhan kesehatan yang dilaporkan memperoleh kepastian secara objektif dari pemerintah secara menyeluruh segera.
Pemerintah juga diminta memeriksa sampel makanan, bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penyedia MBG sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku saat ini segera.
Pihak sekolah diharapkan memberikan informasi terbuka kepada orang tua, terutama mengenai langkah penanganan dan jaminan keselamatan seluruh peserta didik selama pemeriksaan berlangsung secara aman.
“Program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Karena itu, standar keamanan makanan harus menjadi bagian yang tidak boleh ditawar,” kata Junarto tegas kepada publik.
GPM juga meminta identitas anak dan keluarga pengadu dilindungi agar persoalan tidak berkembang menjadi tekanan, stigma, atau persoalan baru bagi siswa bersangkutan dan keluarganya.
“Kami akan terus mendampingi pengaduan masyarakat ini. Yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak,” pungkas Junarto, Selasa (29/9/2026). (waw)
