RILISINFO.COM, Medan — Polemik kerusakan kawasan Gunung Sibayak, Sumatera Utara, akibat aktivitas kendaraan motor trail dan penggunaan alat berat jenis excavator perlu disikapi secara objektif. Penelusuran harus diarahkan kepada pihak yang melakukan kegiatan, penyelenggara, serta pemegang kewenangan pengelolaan kawasan, bukan justru berkembang menjadi polemik yang menyudutkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Ikatan Alumni BEM Nusantara Sumatera Utara Ari Gusti menyikapi sorotan publik terhadap kerusakan kawasan Gunung Sibayak. Ia mengingatkan agar persoalan lingkungan itu tidak dijadikan alasan untuk membangun opini yang mengaitkan tanggung jawab kerusakan secara langsung dengan gubernur.
Menurut Ari, penanganan kasus tersebut semestinya bertumpu pada fakta mengenai siapa yang melakukan aktivitas, siapa yang menyelenggarakan kegiatan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan.
“Jangan salah alamat! Jangan karena terjadi persoalan di Gunung Sibayak, kemudian nama Gubernur Bobby Nasution terus dikaitkan dan disudutkan. Kita harus melihat persoalan ini secara objektif. Siapa yang melakukan aktivitas, siapa penyelenggaranya, dan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan kawasan, itulah yang harus diperiksa,” kata Ari.
Ia juga mengapresiasi langkah Bobby Nasution yang turun langsung meninjau kawasan Gunung Sibayak. Gubernur, menurut Ari, telah mengecam aktivitas motor trail yang disebut tidak mengantongi izin serta meminta pihak-pihak terkait bertanggung jawab dan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Ari menilai, dorongan gubernur agar kasus itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum merupakan langkah yang perlu didukung. Penegakan hukum dinilai penting untuk memastikan penyebab kerusakan sekaligus mengidentifikasi pihak yang terlibat.
“Ketika Gubernur sudah angkat bicara, turun langsung ke lokasi, meminta penelusuran, bahkan mendorong pelaporan kepada aparat penegak hukum, seharusnya kita mendukung langkah tersebut. Jangan justru membangun opini seolah-olah Gubernur yang harus disalahkan atas tindakan pihak lain,” ujarnya.
Meski demikian, Ari mengingatkan agar persoalan Gunung Sibayak tidak berhenti pada perdebatan di media sosial ataupun saling melempar tudingan. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan, terutama terhadap penyelenggara kegiatan motor trail dan pihak yang memiliki kewenangan mengelola kawasan tersebut.
Aspek yang perlu ditelusuri, antara lain, legalitas penyelenggaraan kegiatan, penggunaan excavator, serta pembukaan atau perubahan jalur di kawasan hutan konservasi. Pemeriksaan itu diperlukan untuk mengetahui apakah aktivitas tersebut melanggar ketentuan perlindungan lingkungan dan tata kelola kawasan.
“Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai pihak yang melakukan aktivitas justru luput dari tanggung jawab, sementara Gubernur yang berupaya meminta persoalan ini diusut malah menjadi sasaran tudingan. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab tanpa pandang bulu,” kata Ari.
Ia menegaskan, kepentingan utama dalam penanganan kasus tersebut bukanlah mempertajam polemik politik, melainkan menyelamatkan kawasan Gunung Sibayak dari kerusakan lebih lanjut.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara transparan dan menyeluruh. Hasil penelusuran harus dapat menjelaskan pihak yang bertanggung jawab sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran. (rel)















