Pastikan Kesiapan Infrastruktur Birokrasi, Wamendagri Ribka Pacu Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran serta memastikan keberlanjutan pembangunan agar seluruh kawasan pusat pemerintahan (KPP) DOB Papua dapat beroperasi pada 2028.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU atas komitmen pembangunan infrastruktur empat DOB Papua,” ujar Ribka usai mengikuti rapat tersebut.

Menurut Ribka, pembangunan fasilitas pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan, terlebih karena pembangunan infrastruktur di tiga wilayah DOB lainnya telah berjalan.

Ia pun mendorong agar kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 dapat memperoleh kepastian, khususnya untuk pembangunan KPP Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor MRP Papua Selatan.

“Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh KPP DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran. Apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan KPP Papua Pegunungan direncanakan dapat dilelang lebih awal pada 2027 melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2027–2028.

Melalui upaya tersebut, diharapkan proses pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih cepat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid, serta pejabat terkait lainnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Dinilai Berhasil Kawal Stabilitas Harga dan Birokrasi, Mendagri Sabet Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah
Dinilai Berhasil Berinovasi, Kemendagri Sabet Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards Kategori Transformasi Layanan Publik
Hadiri Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Fokuskan Belanja Daerah pada Layanan Publik
Pastikan Akses Warga Segera Pulih, Satgas PRR Sumatera Tinjau Jembatan Amblas di Aceh Singkil dan Dorong Optimalisasi Dana TKD
Bangun Kepercayaan Masyarakat Lewat Komunikasi Efektif, Kemendagri Tekankan Pentingnya Publikasi Kinerja Pemda
Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Alumni Kepamongprajaan Kawal Suksesnya Program Prioritas Nasional
Pastikan Kualitas Regulasi di Daerah, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penguatan Ekosistem Produk Hukum
Kemnaker dan Kementerian ESDM Bahas Penyelarasan Pengawasan K3 Sektor Energi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 08:09 WIB

Dinilai Berhasil Kawal Stabilitas Harga dan Birokrasi, Mendagri Sabet Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 20:56 WIB

Pastikan Kesiapan Infrastruktur Birokrasi, Wamendagri Ribka Pacu Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua

Kamis, 19 November 2026 - 19:50 WIB

Dinilai Berhasil Berinovasi, Kemendagri Sabet Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards Kategori Transformasi Layanan Publik

Kamis, 19 November 2026 - 11:49 WIB

Hadiri Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Fokuskan Belanja Daerah pada Layanan Publik

Kamis, 19 November 2026 - 09:00 WIB

Pastikan Akses Warga Segera Pulih, Satgas PRR Sumatera Tinjau Jembatan Amblas di Aceh Singkil dan Dorong Optimalisasi Dana TKD

Berita Terbaru