Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Konsultasi dan Studi Banding untuk Optimalkan LKPJ dan Perkuat UMKM
RILISINFO.COM – KotaBekasi, Pada Jumat, 17 Mei 2024, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi mengadakan konsultasi kerja yang produktif dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Barat di Bandung. Acara ini tidak sekadar membahas LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat serta menyinkronkan program koperasi dan usaha kecil-menengah (UMKM) antara Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat.
Murfati Lidianto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, menyatakan bahwa konsultasi ini memiliki dampak jauh lebih besar daripada sekadar pembahasan LKPJ. “Agenda ini untuk memperkuat sekaligus sinkronisasi program koperasi dan usaha menengah kecil Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Komitmen untuk memperkuat UMKM di Kota Bekasi juga diungkapkan dalam upaya memastikan bahwa usaha mikro di daerah tersebut dapat mandiri. Melalui arahan dan penguatan program koperasi dan usaha kecil, diharapkan dapat dihasilkan model yang dapat ditiru di wilayah Kota Bekasi, termasuk bantuan permodalan dari provinsi Jawa Barat.
Tidak hanya berhenti pada konsultasi dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi juga melakukan studi banding ke DPRD Kabupaten Sumedang terkait pembahasan LKPJ Bupati Sumedang. Langkah ini dianggap penting untuk mendapatkan masukan dan perbandingan dari daerah lain yang dapat memperkuat program dan rekomendasi bagi LKPJ serta pembangunan di Kota Bekasi.
Murfati menegaskan bahwa hasil dari kunjungan dan studi banding ini akan menjadi dasar bagi Komisi 3 dalam membahas dan memberikan rekomendasi sebagai gambaran dasar kinerja Pemerintahan Kota Bekasi tahun 2023-2024. “Dari pengalaman daerah lain dan masukan anggota komisi 3, rekomendasi yang dibuat nanti bisa diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi,” tambahnya.
Langkah-langkah konsultasi kerja dan studi banding yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kota Bekasi menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat sektor UMKM dan mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Bekasi.(*)