RILISINFO.COM, Jogja – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (20/10/2026).
Mereka menyuarakan tujuh tuntutan kepada pemerintah, mulai evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola subsidi BBM, hingga penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi di depan gedung dewan sebelum bergerak menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Massa menilai sejumlah kebijakan publik perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut transparansi program pemerintah, efisiensi anggaran, serta perlindungan hak masyarakat.
Salah satu tuntutan mereka adalah evaluasi total penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, disertai percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah memberlakukan moratorium dan mengevaluasi program strategis nasional, terutama MBG serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Mereka meminta pelaksanaan kedua program tersebut dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi kebijakan, penggunaan anggaran, dan manfaatnya.
Tuntut Transparansi Subsidi BBM
Dalam tuntutan ketiga, massa mendesak pemerintah memperjelas regulasi pengadaan, tata kelola, serta distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di seluruh Indonesia.
Mereka menekankan pentingnya transparansi agar penyaluran subsidi BBM memiliki aturan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Mahasiswa turut menyoroti pola komunikasi pemerintah, khususnya Presiden, yang mereka nilai perlu mengedepankan penghormatan terhadap rakyat dan keterbukaan informasi.
Menurut tuntutan massa, komunikasi pemimpin dengan masyarakat seharusnya dibangun melalui sikap saling menghormati, bukan pernyataan yang dianggap merendahkan.
Desak Kabinet Ramping dan Hentikan Militerisme
Tuntutan berikutnya menyasar struktur kabinet pemerintahan. Mahasiswa mendesak restrukturisasi dan perampingan kabinet yang mereka nilai terlalu gemuk.
Mereka menilai langkah tersebut diperlukan untuk mendorong efisiensi birokrasi sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif.
Massa juga mendesak penghentian militerisme di ranah sipil, terutama keterlibatan militer dalam urusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sipil.
Tuntutan tersebut menempatkan pembatasan peran militer dalam urusan sipil sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Desak Pengadilan atas 13 Peristiwa HAM
Pada tuntutan ketujuh, mahasiswa meminta penegakan proses peradilan HAM terhadap 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.
Mereka menekankan pentingnya penyelesaian kasus melalui proses hukum agar penegakan keadilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM tidak terabaikan.
Setelah menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD DIY, massa melanjutkan aksi menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta sebagai bagian rangkaian demonstrasi.
Tujuh tuntutan tersebut mencakup persoalan lingkungan, program strategis nasional, subsidi energi, komunikasi pemerintah, birokrasi, peran militer, hingga penegakan HAM.
Aksi mahasiswa UMY dan UII itu menjadi ruang penyampaian aspirasi publik mengenai berbagai kebijakan yang mereka nilai membutuhkan evaluasi dan pertanggungjawaban pemerintah.(lsi)
