Penguatan Bank Pembangunan Daerah: Kunci untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah
RILISINFO.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuda, Horas Maurits Panjaitan, dalam acara peluncuran dan diseminasi Buku Panduan Roadmap Penguatan BPD Tahun 2024–2027 di Grand Hyatt Hotel, Jakarta.
Dalam sambutannya, Maurits menekankan pentingnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk BPD, untuk melayani masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “BUMD harus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan, dan membangun kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ujarnya.
Saat ini, terdapat 1.057 BUMD di Indonesia, terdiri dari 27 BPD, 212 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan berbagai jenis perusahaan daerah lainnya. Dengan jumlah yang signifikan ini, BPD diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam perekonomian daerah melalui fungsi intermediasi yang mereka lakukan.
Maurits menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memperkuat BPD, antara lain melakukan linkage, meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, serta menjalin kolaborasi dengan korporasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurut Maurits, penggunaan KKPD diharapkan mencapai 40 persen dari Uang Persediaan (UP) untuk pengadaan barang dan jasa, dengan fokus pada produk dalam negeri. “Ini adalah langkah mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),” jelasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Kemendagri berharap dapat meningkatkan peran BPD dalam perekonomian daerah dan memperkuat daya saing lokal, yang pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (*)