RILISINFO.COM, Mataram – Perhimpunan Intelektual Muda Jogja-Lombok (PIMDA JOGLO) mendesak Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menolak penetapan tujuh calon anggota KPID.
Organisasi tersebut menilai keputusan Komisi I DPRD NTB menyisakan persoalan serius terkait prosedur, transparansi, akuntabilitas, serta dugaan konflik kepentingan dalam proses seleksi.
PIMDA JOGLO menyoroti penetapan tujuh nama dari 21 peserta seleksi yang dinilai belum disertai penjelasan terbuka mengenai pertimbangan penilaian.
Sekretaris Jenderal PIMDA JOGLO, Yuspa, menuding Ketua Komisi I DPRD NTB Moh Akrie memaksakan keputusan demi meloloskan keponakannya, Maharaja Sani.
”Penetapan tujuh calon ini terkesan serampangan dan dipaksakan. Publik berhak mengetahui bagaimana keputusan tersebut diambil,” tegas Yuspa.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai dinamika biasa dalam kelembagaan DPRD karena menyangkut independensi lembaga penyiaran daerah.
Yuspa bahkan meminta Ketua DPRD NTB segera memproses pergantian antarwaktu Ketua Komisi I Moh Akrie menyusul polemik seleksi tersebut.
”Seharusnya Ketua DPRD NTB segera memproses PAW Ketua Komisi I Moh Akrie karena telah membuat gaduh,” ujarnya.
Ia menilai proses seleksi komisioner KPID seharusnya mengutamakan kompetensi, integritas, profesionalitas, serta rekam jejak seluruh peserta tanpa keberpihakan kepentingan pribadi.
”KPID bukan milik Ketua Komisi I DPRD. Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat,” kata Yuspa.
PIMDA JOGLO mengingatkan KPID merupakan lembaga independen yang bertugas menjaga kepentingan publik, mengawasi penyiaran, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi berkualitas.
Karena itu, proses seleksi komisioner harus berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan menjadi ruang kompromi kepentingan politik maupun keluarga.
Yuspa juga mempertanyakan bagaimana kapasitas, kompetensi, integritas, dan rekam jejak 21 peserta dibandingkan hingga menghasilkan tujuh nama terpilih.
”Jangan sampai seleksi hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi pilihan tertentu. Setiap keputusan harus mempunyai dasar penilaian jelas,” tandasnya.
Gubernur Iqbal Diminta Jangan Terburu-buru
PIMDA JOGLO secara khusus meminta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal tidak terburu-buru menerima maupun menindaklanjuti hasil penetapan tersebut.
Organisasi itu meminta seluruh keberatan dan dugaan persoalan prosedural diperiksa terlebih dahulu sebelum pemerintah provinsi mengambil keputusan lanjutan.
Yuspa menilai sikap Gubernur menjadi ujian nyata terhadap komitmen meritokrasi yang selama ini digaungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
”Kalau Gubernur Iqbal diam dan menerima pengumuman sepihak ini, apa artinya jargon meritokrasi selama ini?” ujarnya.
”Omong kosong! Kami tidak percaya lagi dengan jargon itu apabila praktiknya justru memperlihatkan keberpihakan,” tambah Yuspa.
PIMDA JOGLO juga mengingatkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur pemilihan anggota KPI Daerah.
Ketentuan tersebut menyebut anggota KPI Daerah dipilih DPRD Provinsi melalui usulan masyarakat dan uji kepatutan kelayakan secara terbuka.
Tiga Tuntutan PIMDA JOGLO
Atas dasar tersebut, PIMDA JOGLO menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah provinsi dan Komisi I DPRD NTB.
Pertama, Gubernur NTB diminta tidak menindaklanjuti penetapan tujuh calon sebelum persoalan prosedural memperoleh klarifikasi dan evaluasi secara menyeluruh.
Kedua, Komisi I DPRD NTB didesak membuka dokumen penilaian, berita acara, pembobotan, peringkat, serta dasar pertimbangan penetapan calon.
Ketiga, evaluasi dan koreksi harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran prosedur maupun penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PIMDA JOGLO menegaskan tuntutan tersebut bukan serangan terhadap DPRD maupun calon tertentu, melainkan upaya menjaga marwah kelembagaan KPID NTB.
“Independensi lembaga tidak hanya ditentukan siapa yang terpilih menjadi komisioner, tetapi juga bagaimana proses mereka dipilih,” terang Yuspa.
Mahasiswa Magister Psikologi lulusan Universitas Gadjah Mada tersebut menegaskan proses seleksi bermasalah berpotensi memengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
“Jika prosesnya dipertanyakan, legitimasi kelembagaannya juga patut mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan terhadap KPID,” pungkasnya.
PIMDA JOGLO berharap Gubernur NTB mengutamakan kepastian hukum, kehati-hatian, transparansi, dan kepentingan masyarakat dalam menyikapi polemik seleksi tersebut.(ady)
