RILISINFO.COM, YOGYAKARTA – Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 menunjukkan kenaikan tipis skor membaca dan sains siswa Indonesia, sedangkan skor matematika mengalami penurunan. Namun, perubahan tersebut belum cukup kuat untuk menunjukkan adanya lompatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Pengamat pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, S.Pd., M.A., Ph.D., menilai hasil PISA 2025 perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai kebijakan pendidikan, terutama dampaknya terhadap proses pembelajaran di tingkat sekolah dan kelas.
“Sebagai gambaran umum, kita perlu melihat hasil ini dengan optimisme yang hati-hati. Ada indikasi perbaikan pada beberapa aspek, tetapi belum cukup kuat dan belum merata. Jadi, saya belum akan menyebutnya sebagai lompatan kualitas pendidikan,” ujar Endro pada Kamis (17/9).
PISA 2025, yang hasilnya dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 8 September 2026, diikuti lebih dari 760 ribu siswa berusia 15 tahun dari 91 negara dan perekonomian.
Berdasarkan angka yang telah dibulatkan, skor membaca Indonesia naik enam poin, dari 359 pada 2022 menjadi 365 pada 2025. Skor sains juga meningkat enam poin, dari 383 menjadi 389. Sementara itu, skor matematika turun dua poin, dari 366 menjadi 364.
OECD mencatat bahwa perubahan skor Indonesia pada ketiga bidang tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, kenaikan maupun penurunan yang terjadi perlu dibaca secara hati-hati dan belum dapat langsung disimpulkan sebagai perubahan kinerja pendidikan yang stabil.
Skor Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Pada PISA 2025, rata-rata OECD tercatat sebesar 461 untuk membaca, 482 untuk sains, dan 463 untuk matematika.
Masih Berjarak dari Target RPJMN
Capaian PISA 2025 Indonesia juga masih berada di bawah sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Untuk 2025, pemerintah menetapkan sasaran skor 396 untuk membaca, 404 untuk matematika, dan 416 untuk sains.
Sementara itu, sasaran pada 2029 ditetapkan sebesar 409 untuk membaca, 416 untuk matematika, dan 426 untuk sains. Dengan capaian terbaru tersebut, masih terdapat selisih yang cukup besar antara hasil PISA Indonesia dan sasaran pembangunan nasional.
Menurut Endro, kondisi tersebut menunjukkan adanya implementation gap atau kesenjangan implementasi, yaitu jarak antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya hingga menghasilkan perubahan nyata dalam pembelajaran.
Target pendidikan perlu diterjemahkan menjadi praktik yang konsisten di tingkat sekolah dan kelas. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain program, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut mampu mengubah cara guru mengajar dan meningkatkan kemampuan siswa.
“Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah guru sudah mengikuti pelatihan, tetapi apakah setelah pelatihan cara guru mengajar berubah dan kemampuan siswa meningkat. Program yang baik di tingkat pusat belum tentu otomatis menjadi praktik pembelajaran yang baik di kelas,” katanya.
Meski demikian, Endro mengingatkan bahwa evaluasi hasil PISA tidak cukup dilakukan hanya dengan membandingkan skor dan sasaran. Sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran masih relatif baru atau diterapkan secara bertahap.
Gerakan Numerasi Nasional, misalnya, baru diluncurkan pada Agustus 2025. Penerapan pembelajaran mendalam, penguatan kompetensi guru, literasi dan numerasi, serta pemanfaatan asesmen berbasis data juga masih terus diperluas.
Karena kebijakan tersebut belum berjalan dalam waktu yang panjang, hasil PISA 2025 belum dapat digunakan untuk menilai dampaknya secara utuh. Evaluasi terhadap program tetap diperlukan, tetapi harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan, jangkauan, intensitas pendampingan, dan konsistensi penerapannya di sekolah.
Kompetensi Minimum Siswa Masih Rendah
Tantangan lain terlihat dari proporsi siswa Indonesia yang mencapai tingkat kompetensi minimum atau Level 2. Dalam PISA 2025, baru sekitar 16,9 persen siswa Indonesia yang mencapai kompetensi minimum matematika.
Pada bidang membaca, proporsinya mencapai sekitar 27,1 persen, sedangkan pada bidang sains sebesar 36,8 persen. Dengan demikian, sebagian besar siswa Indonesia belum mencapai tingkat kompetensi dasar yang ditetapkan PISA pada ketiga bidang tersebut.
Menurut Endro, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan proses pembelajaran, terutama pada matematika. Pembelajaran tidak cukup hanya berfokus pada hafalan rumus dan prosedur penyelesaian soal.
Siswa perlu memperoleh lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan penalaran, pemecahan masalah, membaca dan menafsirkan data, serta menerapkan konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata.
Penguatan kemampuan tersebut juga membutuhkan perubahan pada cara guru merancang kegiatan pembelajaran dan asesmen. Soal maupun aktivitas belajar perlu mendorong siswa menjelaskan proses berpikir, menguji berbagai kemungkinan, dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan kontekstual.
Waspadai Beban Program Berlebihan
Di sisi lain, Endro mengingatkan bahwa banyaknya program pendidikan yang berjalan secara bersamaan dapat menimbulkan beban program berlebihan atau program overload di sekolah.
Perubahan kebijakan yang datang secara terus-menerus juga berpotensi memicu change fatigue atau kelelahan menghadapi perubahan. Kondisi tersebut dapat membuat sekolah dan guru kesulitan memahami, menerapkan, serta mengevaluasi setiap program secara optimal.
Karena itu, pemerintah perlu memberikan waktu agar program strategis yang telah berjalan dapat berakar dalam praktik pembelajaran. Pendampingan, pemantauan, dan evaluasi perlu diperkuat sebelum pemerintah menambahkan program baru.
“Lebih baik beberapa program strategis dijalankan secara konsisten dan mendalam daripada terlalu banyak program, tetapi implementasinya dangkal. Program baru diperlukan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan yang memang belum terjawab,” tegas Endro.
Menurutnya, perbaikan kualitas pendidikan pada akhirnya harus bermuara pada perubahan nyata di ruang kelas. Penguatan kepemimpinan sekolah, pendampingan guru, pemanfaatan data hasil asesmen, dan konsistensi kebijakan menjadi bagian penting agar perbaikan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dengan demikian, hasil PISA tidak semata-mata dipandang sebagai peringkat atau target angka. PISA perlu menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan pendidikan benar-benar mengubah praktik pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa. (gla)
Sumber : humas umy
