RILISINFO.COM, Sumbar – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi jalan nasional yang putus total akibat bencana hidrometeorologi di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (18/12/2025).
Peninjauan ini menjadi penegasan perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur strategis yang menghubungkan mobilitas orang dan barang di Sumatera Barat.
Di sela peninjauan, Presiden berkeliling mencermati badan jalan, struktur tebing, serta area terdampak, seraya menyapa awak media.
“Terima kasih semuanya ya,” ucap Presiden singkat namun penuh makna.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang mendampingi Presiden menyatakan bahwa putusnya jalur Lembah Anai berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah.
“Sejak kejadian, kami langsung mengalihkan arus lalu lintas dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait.
”Jalur ini sangat strategis bagi mobilitas dan logistik Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan perbaikan melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan lapangan.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menilai kehadiran langsung Presiden di lokasi merupakan sinyal kuat keseriusan negara dalam penanganan bencana.
“Kami optimistis, dengan pemantauan langsung Bapak Presiden, penanganan jalan nasional di Lembah Anai bisa dipercepat sehingga aktivitas masyarakat segera kembali normal,” katanya.
Menurut Vasko, perhatian pemerintah pusat memberi harapan baru bagi masyarakat yang terdampak keterisolasian akses.
Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Infrastruktur Aji Prasetyanti menjelaskan bahwa proses penanganan terus berjalan dengan pengerahan alat berat.
“Kami sudah menurunkan 23 unit ekskavator dan satu unit bore pile untuk pembangunan pondasi dalam. Sejak 16 Desember, jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat dengan sistem buka-tutup,” jelasnya.
Ia menambahkan, tujuh unit bore pile tambahan akan dikerahkan, dengan target perbaikan permanen rampung pada Juli 2026, seiring pengawalan intensif dari pemerintah pusat dan daerah.
(waw)
