Praja IPDN Diminta Berkontribusi Aktif dalam Program Prioritas Pemerintah Pasca-Lulus

RILISINFO.COM, Sumedang – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) agar setelah lulus dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Hal ini ditekankan Tomsi pada acara Pengarahan Sekjen Kemendagri kepada Satuan Praja Utama Angkatan XXXII di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

“Saya membanggakan kalian, betul saya membanggakan kalian. Saya bangga kalian ada di sini. Kalian adalah orang-orang terpilih dan tentunya saya sangat berharap besar terhadap kalian selesai di sini,” katanya.

Tomsi menekankan, di tengah upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat, para praja memiliki peran penting. Untuk itu, ia menjelaskan lima sektor utama yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan.

“Kalau nanti kalian lulus, di bagian apa pun ya, ingat bahwa kalian menentukan pertumbuhan ekonomi. Itu di bagian apa pun, jangan coba-coba untuk mempersulit,” terangnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar para lulusan IPDN kelak bisa aktif mempermudah layanan kepada masyarakat. Apalagi, dari 4,1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), lebih dari 2,1 juta berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kemendagri, termasuk di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

Kemendagri juga secara rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi, yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat dan dinamika politik nasional.

“Makanya kita selalu berusaha untuk mengendalikan inflasi, dan inflasi ini berdampak,” imbuhnya.

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Tomsi juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap program pembangunan manusia, terutama pendidikan dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Ia menyampaikan bahwa rata-rata lama sekolah anak-anak Indonesia saat ini hanya 8,85 tahun atau belum menyelesaikan jenjang SMP. Pemerintah menargetkan harapan lama sekolah meningkat menjadi 13 tahun agar anak-anak bisa menamatkan SMA.

“Tidak lulus SMP, hampir lulus tapi tidak lulus 8,85 [tahun], ini kondisinya. Kemudian harapan lama sekolah ya, kita berharap bisa 13 tahun,” tambahnya.

Terkait pengentasan kemiskinan, ia menjelaskan bahwa garis kemiskinan ekstrem ditentukan dengan pengeluaran di bawah Rp352 ribu per orang per bulan, sementara kemiskinan umum berada pada batas Rp582 ribu. Harapannya, pemerintah ke depan bisa menargetkan pengeluaran per orang dapat mendekati standar kelayakan hidup.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri