Siklon Senyar Picu Banjir Katastropik di Sumatera: 972 Tewas, 3,3 Juta Warga Terdampak

RILISINFO.COM, Sumatera – SUARA gemuruh itu datang seperti dentuman batu runtuh dari langit. Di Aceh Tamiang, seorang warga mengingat detik-detik sebelum rumahnya ditelan air: hujan turun sejak sore, deras sejak malam, dan pada pukul dua dini hari, suara seperti ribuan batang kayu tergulung sungai terdengar dari kejauhan. “Saya kira dari belakang rumah,” katanya. Ketika ia membuka pintu depan, air bah justru menerjang dari arah jalan, membawa balok kayu yang masih tampak bekas potongan mesin.

Kisah seperti ini berulang di puluhan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tak ada alarm selain gemuruh gelap dari hulu. Tak ada waktu untuk berlari selain beberapa detik ke tempat yang lebih tinggi.

Korban Terbesar Sejak Tsunami Palu 2018

Menurut pembaruan data BNPB per 11 Desember 2025, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera itu menewaskan 972 orang, dengan 222 orang masih hilang dan 5.063 orang luka. Total 3,3 juta orang terdampak, sementara hampir 894 ribu jiwa terpaksa mengungsi.

Di Aceh saja, korban tewas mencapai 391 orang, dengan sebaran pengungsi mencapai 831 ribu jiwa, setara 1,9 juta orang terdampak. Sumatera Utara mencatat 343 korban tewas dan 98 hilang, dengan lebih dari 1,7 juta warga terdampak. Di Sumatera Barat, 238 orang meninggal, 93 hilang, dan 113 luka.

Dengan skala seperti ini, bencana tersebut tercatat sebagai yang paling mematikan sejak tsunami Palu 2018.

Senyar: Siklon Lintas Khatulistiwa yang Tak Lazim

Pada akhir November 2025, Sumatera Utara dan Aceh mengalami curah hujan yang menembus 300 mm dalam 24 jam, kategori ekstrem menurut klasifikasi BMKG. Di saat bersamaan, lahir Bibit Siklon 95B di Selat Malaka. Fenomena ini menguat menjadi Siklon Tropis Senyar pada 26 November, hanya lima derajat dari garis khatulistiwa–lintang yang biasanya tidak memungkinkan siklon terbentuk.

Dosen meteorologi IPB menyebut Senyar sebagai “anomali langka yang dipicu interaksi berlapis”: Gelombang Rossby, Madden–Julian Oscillation fase 6, IOD negatif, dan La Niña kuat. Kombinasi itu menciptakan sabuk awan kumulonimbus pekat yang menumpahkan hujan selama lebih dari satu hari penuh.

Namun, cuaca hanyalah pemicu. Gelombang kehancuran datang dari problem yang lebih tua.

“Dosa Ekologis” yang Dibayar Tunai

Para peneliti hidrologi menyebut akar masalahnya: hutan Sumatera yang tergerus. Laporan WALHI dan Greenpeace menunjukkan kehilangan 1,4 juta hektare hutan antara 2016–2024 di tiga provinsi terdampak. Zona hulu Bukit Barisan dan kawasan Batang Toru, yang mestinya menjadi penyerap air raksasa, telah dipenuhi tambang dan kebun sawit.

JATAM mencatat adanya 1.907 IUP minerba aktif di Sumatera dengan luasan total 2,45 juta hektare, empat kali luas negara Brunei Darussalam. Hilangnya vegetasi membuat limpasan permukaan melaju tanpa hambatan, membawa tanah, batu, dan batang-batang kayu gelondongan ke hilir.

JPIK menemukan potongan kayu dengan jejak gergaji mesin di area terdampak, indikasi kuat aktivitas pembalakan liar maupun eksploitasi legal yang lepas kendali. Di banyak DAS kritis, tutupan hutan alam tinggal di bawah 30 persen, membuat setiap curah hujan ekstrem berubah menjadi bencana.

Dampak Ekonomi: Kerugian Rp68 Triliun

Celios menghitung total kerugian mencapai Rp68,67 triliun, termasuk kerusakan jembatan, infrastrukur dasar, kehilangan penghasilan, dan kerusakan pertanian.

Di Agam, pusat kerusakan terparah, banjir bandang mengangkut ratusan batang kayu dari hulu dan menyapu rumah-rumah dalam hitungan menit. Di Padang Panjang, longsor besar menelan 30 korban jiwa. Di Padang, ketinggian air di Lubuk Minturun mencapai dua meter.

“Ini bukan bencana alam murni,” kata seorang analis WALHI. “Ini bencana tata ruang.”

Negara Turun Tangan, Tapi Status Nasional Tak Kunjung Turun

Pemerintah memobilisasi seluruh instrumen: TNI AU menerjunkan helibox; Kemensos membuka 28 dapur umum dengan kapasitas 100 ribu bungkus nasi per hari; OJK memberi relaksasi kredit; Starlink memberi akses internet gratis hingga akhir Desember.

Namun desakan agar pemerintah menetapkan Status Darurat Bencana Nasional terus menguat. Fakultas Hukum UGM, WALHI, dan ahli kebencanaan menyebut kerusakan infrastruktur, krisis pangan, hingga blackout komunikasi di beberapa daerah sebagai bukti bahwa pemerintah daerah “tidak sanggup lagi mengoordinasi respons”.

Rekam Jejak Hutan, Rekam Jejak Kebijakan

Menteri Kehutanan berjanji mengevaluasi ulang seluruh perizinan kehutanan. Menteri ESDM menyatakan akan meninjau kembali izin-izin tambang di tiga provinsi terdampak.

Namun para pakar menyebut bahwa kajian ulang izin saja tidak cukup. “Harus ada moratorium tambang di hulu DAS, penghentian perluasan sawit, dan restorasi ekologis dengan prinsip daya dukung–daya tampung sebagai fondasi utama,” kata seorang peneliti lingkungan ITB.

Solusi Struktural: Jalan Panjang Menghadapi Siklus Baru Bencana

Para ahli menyampaikan empat rekomendasi utama:

1. Moratorium aktivitas ekstraktif di hulu DAS kritis, terutama kawasan Batang Toru, Bukit Barisan, dan hulu sungai-sungai besar.

2. Rehabilitasi hutan secara massif dengan pendekatan tutupan vegetasi 40–60 persen untuk mengembalikan kemampuan tanah menahan air.

3. Penataan ulang tata ruang berbasis risiko: rumah, pabrik, dan perkebunan yang berada pada zona rawan banjir bandang harus direlokasi.

4. Sistem peringatan dini berbasis DAS, termasuk sensor curah hujan, radar cuaca, dan jalur evakuasi desa yang terhubung langsung ke pusat komando kebencanaan.

PAGI itu, ketika matahari pertama terbit di Agam, warga melihat hamparan batang kayu tersangkut di relung rumah yang tinggal rangka. Bagi mereka, banjir bandang bukan sekadar air bah: ia adalah pengingat tentang bukit yang telah hilang, hutan yang menjadi gundul, dan kebijakan yang kehilangan arah.

Bencana ini mungkin surut, tetapi ancaman berikutnya tidak akan menunggu lama, jika penyebab strukturalnya tetap dibiarkan mengendap di hulu. (*)