Dari TPA Sampah ke Bank Pakan: Jawaban Krisis Pakan Ternak

Oleh : Agus Santoso (Mantan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Peternak Domba Kambing)

RILISINFO.COM, Harga konsentrat pakan ternak di pasaran menembus Rp8.500 per kilogram. Peternak domba kambing mengeluh.

Untuk satu ekor domba penggemukan, dibutuhkan 1,5 kg konsentrat per hari. Artinya, biaya pakan sudah mencapai Rp12.750 per ekor per hari.

Dengan harga jual domba yang saat ini masih stagnan, maka BEP kandang bisa mundur tiga bulan.

Di waktu yang sama, di ujung kota lain, ada truk-truk sampah mengantre di Tempat Pembuangan Akhir. Isinya? Sampah sisa makanan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat, potensi timbulan sampah makanan di Indonesia mencapai 23,5 juta ton per tahun. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut 41,4% sampah di TPA adalah sampah organik sisa makanan.

Kita sedang hidup dalam dua krisis yang bertabrakan: kenaikan harga pakan ternak di satu sisi dan krisis sampah di sisi lain.

Pertanyaannya sederhana: kenapa kita tidak mempertemukan keduanya?

Jawabannya ada pada satu kalimat: Bank Pakan Ternak berbasis ekonomi sirkular.

Tiga Gunung Emas yang Kita Kubur

Selama ini kita memperlakukan sampah makanan sebagai beban. Padahal, jika dilihat dari kacamata nutrisi ternak, sampah makanan itu adalah bahan baku.

Ada tiga gunung besar yang selama ini kita abaikan.

Pertama, Industrial Food Waste.

Ini adalah produk industri makanan dan minuman kemasan pabrikan yang harus ditarik dari pasar karena sudah mendekati tanggal kedaluwarsa. Biskuit, sereal, mi instan, susu bubuk, minuman sachet.

Secara hukum, barang ini wajib dimusnahkan ketika mendekati tanggal kedaluwarsanya agar tidak beredar di masyarakat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Namun, dari sisi gizi, kandungannya masih sangat baik. Karbohidrat, lemak, bahkan proteinnya masih utuh. Volumenya juga tidak main-main. Asosiasi Industri Makanan dan Minuman memperkirakan, setiap pabrikan besar bisa menarik 5–20 ton produk per bulannya.

Membuangnya ke TPA adalah pemborosan dua kali.

Produsen kehilangan nilai ekonomi. Negara menanggung biaya pengelolaan sampah dan emisi gas metan.

Lebih parah, jika produk makanan dan minuman kedaluwarsa ini “bocor” ke pasar ilegal dan dikonsumsi manusia, potensi risikonya terhadap kesehatan publik sangat besar.

Kedua, Sampah Organik Perkotaan.

Ini adalah sisa nasi, sayur, lauk dari restoran, hotel, kantin MBG, pasar, dan rumah tangga. Karakteristiknya: kadar air tinggi, cepat busuk, berbau menyengat, dan menjadi sarang vektor penyakit.

Tapi, teknologi untuk mengolah sampah makanan sebetulnya sudah ada dan relatif murah: magot BSF (Black Soldier Fly).

Hanya dalam 14 hari, volume 1 ton sampah organik bisa dikonversi menjadi 150 kg magot basah dan 300 kg kasgot.

Setelah magot dikeringkan, magot bisa diolah menjadi tepung magot dengan kandungan protein 40–45% dan lemak 30%.

Bagi dunia peternakan, ini adalah “tepung ikan” versi serangga. Selama ini kita mengimpor tepung ikan dengan harga mahal. Padahal, kita bisa memproduksi tepung magot dari sampah makanan.

Untuk ruminansia seperti domba dan kambing, tepung magot bisa menjadi sumber protein bypass yang sangat baik dalam campuran complete feed.

Ketiga, Ampas Industri Pangan.

Ampas tahu, ampas tempe, ampas singkong, ampas bir, dedak, bekatul. Limbah ini sudah lama dikenal oleh peternak. Masalahnya hanya satu, kadar airnya masih tinggi, 70–80%, sehingga cepat asam dan sulit disimpan.

Solusinya adalah proses fermentasi. Dengan teknologi silase sederhana, ditambah probiotik, molases, dan premix vitamin-mineral, ampas bisa awet hingga 6–12 bulan.

Proses fermentasi juga akan meningkatkan daya cerna dan menambah aroma yang disukai domba kambing.

Produk akhirnya adalah pakan berserat tinggi dengan energi yang cukup.

Ketiga jenis bahan baku ini kalau berdiri sendiri tidak kuat.

Industrial food waste kaya energi, tapi kurang serat. Ampas kaya serat, tapi kurang protein. Magot kaya protein, tapi mahal jika diproduksi sendiri.

Namun, ketika ketiganya diramu dengan formula yang tepat, maka hasilnya adalah complete feed yang lengkap: energi + protein + serat + vitamin mineral.

Dan kabar baiknya, harganya bisa separuh dari harga pakan pabrikan.

Mengapa Harus Bank Pakan dan Mengapa Harus Koperasi?

Kelemahan terbesar dari peternak rakyat bukan pada skill-nya, tapi pada skala usaha.

Seorang peternak dengan 10 ekor domba/kambing tidak akan mungkin pergi ke pabrik biskuit untuk membeli 1 truk produk kedaluwarsa atau afkir. Ongkos transportasinya akan lebih mahal daripada nilai bahan baku pakannya.

Di sinilah peran kelembagaan. Model yang paling mungkin adalah membuat Bank Pakan Ternak yang dikelola oleh koperasi.

Logikanya sama seperti bank di sektor keuangan. Peternak “menabung” dalam bentuk iuran atau tenaga.

Koperasi “menjemput” sampah makanan dalam volume besar dari sumbernya. Lalu koperasi “memproduksi” dan “menyalurkan” kembali dalam bentuk pakan (complete feed) kepada anggota dengan harga HPP.

Dengan sistem ini bisa didapatkan tiga efisiensi sekaligus.

Pertama, efisiensi logistik.

Menjemput 3 ton sampah dengan 1 truk jauh lebih murah daripada 30 peternak menjemput 100 kg dengan motor.

Koperasi bisa membuat jadwal pengambilan bahan baku secara tetap: Senin ke pasar, Selasa ke hotel, Rabu ke pabrik.

Kedua, efisiensi produksi.

Satu paket mesin chopper Rp7,5 juta, mixer Rp12 juta, dan 20 drum fermentasi bisa digunakan oleh 20–30 anggota. Jika dibeli sendiri-sendiri, biayanya akan 20 kali lipat.

Dengan produksi 3 ton bahan baku per hari, HPP pakan fermentasi bisa ditekan ke kisaran Rp1.800–Rp3.500 per kg, tergantung komposisi bahan kering dan basah.

Ketiga, efisiensi mutu.

Koperasi bisa menunjuk 2–3 orang sebagai “ahli gizi ternak”.

Mereka bertugas untuk meramu, mencatat, dan sesekali mengirim sampel produknya ke laboratorium universitas terdekat.

Dengan begitu, pakan yang dihasilkan kualitasnya terjaga, bukan asal-asalan.

Malah, produk pakan itu bisa diberi merek, dikemas, dan dijual kepada peternak non-anggota.

Usaha ini tentu akan menjadi lini pendapatan bagi koperasi.

Untuk 100 ekor domba/kambing, maka kebutuhan pakannya adalah sekitar 300 kg per hari.

Dengan HPP Rp2.000/kg, maka biaya pakan per bulan adalah Rp15,6 juta.

Padahal, jika membeli konsentrat pabrikan di harga Rp7.000/kg, maka biayanya Rp54,6 juta.

Selisihnya bisa Rp39 juta.

Jika dipotong biaya tenaga dan operasional, penghematan bersih kelompok peternak bisa jadi di Rp20 juta per bulan.

Angka ini bisa menjadi modal untuk ekspansi di kandang.

Lebih dari Pakan: Ini Soal Ketahanan dan Ibadah

Menganggap Bank Pakan Ternak hanya sebagai solusi teknis belaka adalah cara berpikir yang terlalu sempit. Dampaknya jauh lebih luas.

Dari sisi lingkungan, ini adalah ekonomi sirkular yang nyata.

Setiap 1 ton sampah organik yang tidak ke TPA berarti mengurangi emisi gas metan.

Setiap 1 ton produk industri yang didaur ulang menjadi pakan ternak berarti menghemat sumber daya alam untuk membuat pakan ternak baru.

Dari sisi ekonomi rakyat, ini adalah cara menurunkan biaya pokok produksi. Dengan biaya pakan turun 40–50%, maka harga jual domba bisa lebih kompetitif.

Peternak kecil tidak akan tergilas oleh peternak besar yang punya akses kepada bahan pakan murah.

Dari sisi ketahanan pangan, ini adalah jalan menuju swasembada daging kambing dan domba. Kebutuhan hewan kurban dan hewan akikah di masa-masa yang akan datang bisa terpenuhi.

Jika volume pakan terjamin, maka populasi ternak domba kambing lokal bisa ditingkatkan.

Bank Pakan juga bisa menjadi instrumen filantropi. BAZNAS atau CSR perusahaan bisa menyalurkan “zakat pakan” kepada peternak mustahik.

Mereka diberi pakan gratis selama 3 bulan untuk menggemukkan hewan kurban.

Ini mengintegrasikan ibadah, ekonomi, dan lingkungan dalam satu sistem.

Tiga PR Besar yang Harus Dikerjakan

Agar ide ini tidak berhenti di atas kertas, ada tiga pekerjaan rumah.

Pertama, soal regulasi dan logistik.

Pemerintah daerah harus berani memfasilitasi hubungan kemitraan antara Koperasi Peternak dengan Asosiasi Hotel, Asosiasi Resto, Pasar Induk, dan Pabrik Makanan.

Perlu ada regulasi yang mempermudah klasifikasi “sampah organik untuk pakan ternak” agar tidak ada yang terjebak dalam birokrasi limbah B3.

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan harus duduk satu meja.

Kedua, soal teknologi dan pendampingan.

Perguruan Tinggi dan Politeknik Peternakan harus turun ke lapangan.

Mereka perlu membantu untuk membuat formulasi pakan standar berdasarkan bahan baku lokal.

Uji proksimat harus dilakukan agar peternak yakin dengan kualitasnya.

Tanpa pendampingan, Bank Pakan hanya akan memproduksi “sampah fermentasi”, bukan pakan ternak berkualitas.

Ketiga, soal permodalan.

Harga satu paket mesin dan peralatan awal sekitar Rp33–40 juta.

Ini adalah jumlah yang terlalu besar untuk koperasi pemula.

Di sinilah peran pemerintah, BAZNAS, dan CSR.

Bantuan tidak harus berupa uang tunai.

Tapi bisa berupa hibah 1 paket mesin untuk menjalankan “Bank Pakan Percontohan” di setiap kecamatan.

Setelah berjalan 1 tahun dan terbukti keberhasilannya, koperasi bisa mandiri dan membeli mesin kedua dari keuntungan.

Penutup: Mengubah Paradigma

Selama puluhan tahun kita selalu berpikir linier: tanam jagung → jadi pakan → jadi daging.

Padahal, di abad ke-21 ini, kita harus berpikir melingkar.

Limbah dari satu sistem adalah input bagi sistem lain.

Bayangkan lima tahun dari sekarang.

Di setiap kecamatan ada satu Bank Pakan.

Peternak datang ke Koperasi Peternak bukan untuk meminjam uang, tetapi untuk “menyetor” sampah organik dari dapurnya dan “menarik” karung pakan fermentasi.

Dari tumpukan sampah yang dulunya mencemari, lahirlah domba-domba sehat untuk kurban dan akikah.

Dari masalah lingkungan, lahirlah ketahanan pangan.

Kita tidak kekurangan sumber daya. Kita hanya kekurangan cara berpikir dan kerja sama.

Sudah saatnya kita berhenti mengeluh tentang harga pakan yang mahal.

Saatnya kita bekerja mengubah sampah menjadi berkah.

“Peternak yang hebat bukan yang paling mampu membeli pakan mahal. Tapi yang paling kreatif mengubah yang tidak ada harganya menjadi pakan yang berkualitas.”(*)