Wajibkan ASN Pakai Seragam Biru, Kebijakan Bupati Kulon Progo Dipersoalkan

RILISINFO.COM, Kulonprogo – Kebijakan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) mengenakan pakaian dinas harian berwarna biru setiap Selasa mulai Januari 2026 menuai kritik tajam.

‎Warna biru yang dipilih memunculkan dugaan politisasi birokrasi karena identik dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang kini dipimpin Agung sebagai Ketua DPW PAN DIY.

‎“Ini kebijakan yang mengundang tanda tanya besar,” ujar sejumlah kalangan yang menyoroti langkah tersebut.

‎Kritik keras disampaikan anggota DPRD DIY asal Kulon Progo, Akhid Nuryati. Ia menyebut kebijakan itu egoistis karena membebani ASN.

‎“Itu kebijakan egois, ASN diwajibkan pakai seragam biru muda, tapi tidak ada alokasi anggarannya. Wajib kok disuruh beli sendiri,” sentil Akhid, Selasa (30/12).

‎Menurutnya, kebijakan seragam seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan pegawai, bukan sekadar simbolik.

‎Sorotan juga datang dari wakil rakyat yang akrab disapa Tiwuk.

‎Ia mengaitkan kebijakan warna seragam dengan sejumlah keputusan lain yang dinilai janggal, termasuk warna Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Wates.

‎“Kalau dikaitkan dengan Keraton Jogja, warna keraton itu pareanom hijau dan kuning, bukan hijau dan biru,” kritiknya.

‎Ia juga menyoal penghapusan Batik Geblek Renteng sebagai identitas ASN Kulon Progo.

‎“Geblek Renteng itu hasil kajian panjang dan mengandung filosofi gotong royong,” tegasnya.

‎Tiwuk bahkan membandingkan kepemimpinan Agung-Ambar dengan pendahulunya, Hasto Wardoyo.

‎“Agung-Ambar baru berucap, Pak Hasto sudah berbuat nyata untuk rakyat,” katanya blak-blakan.

‎Ia mencontohkan kebijakan pengobatan gratis yang diluncurkan Hasto sejak 100 hari pertama menjabat.

‎“Cukup bawa KTP atau KK, masyarakat bisa berobat gratis. Itu terobosan nyata,” ujarnya.

‎Nada serupa disampaikan Ketua DPD Golkar Kulon Progo 2020–2025, Suharto, yang juga pernah mengusung Agung-Ambar.

‎Ia menilai kebijakan seragam biru muda berpotensi menjadi politisasi birokrasi. “Seharusnya lebih bijak, karena biru itu identik dengan PAN,” kata Suharto.

‎Anggota DPRD Kulon Progo Maryono pun menegaskan, “Pak Agung itu Bapaknya Kulon Progo, bukan Bapaknya PAN,” sindirnya, menutup deretan kritik terhadap kebijakan tersebut.(*)