Anggaran Perpusnas 2026 Turun, Kepala Perpustakaan UMY Soroti Dampaknya bagi Literasi Daerah

RILISINFO.COM, Yogyakarta- Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menyasar sejumlah kementerian dan lembaga turut berdampak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Penyesuaian tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program penguatan literasi, terutama yang selama ini menjangkau perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses terhadap bahan bacaan.

Perpustakaan daerah memiliki peran strategis sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat sekaligus garda terdepan dalam memperkuat budaya membaca. Karena itu, berkurangnya dukungan anggaran dikhawatirkan tidak hanya memengaruhi pengadaan koleksi, tetapi juga mengurangi jangkauan kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Perpusnas pada 2026 tercatat sebesar Rp377.999.537.000, jauh lebih rendah dibandingkan pagu awal 2025 yang mencapai sekitar Rp721,68 miliar. Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan program distribusi bantuan buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas tidak dapat dilanjutkan pada 2026. Perpusnas juga menyatakan program penyediaan 1.000 buku untuk setiap taman bacaan masyarakat belum dapat didanai kembali.

Meski demikian, Perpusnas tetap menjalankan sejumlah program prioritas, seperti Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Kuliah Kerja Nyata Tematik Literasi, Relawan Literasi Masyarakat, serta penguatan layanan digital. DAK nonfisik untuk pengembangan perpustakaan daerah juga tetap disalurkan pada 2026, sedangkan skema DAK fisik subbidang perpustakaan tidak lagi tersedia sejak 2025.

Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Novy Diana Fauzie, S.S., M.A., mengaku prihatin apabila keterbatasan anggaran menyebabkan berkurangnya program literasi yang selama ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Sedih sebenarnya. Program-program itu dibuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui literasi sejak dini. Ketika anggarannya dipotong, kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap buku dan berbagai program literasi juga ikut berkurang,” ujar Novy saat dihubungi Humas UMY, Jum’at (24/7).

Menurut Novy, perpustakaan daerah bukan sekadar tempat meminjam buku. Perpustakaan juga menjadi ruang publik yang menghadirkan berbagai kegiatan edukatif, seperti bedah buku, pelatihan literasi, diskusi, pendampingan masyarakat, dan penyediaan ruang belajar yang dapat diakses berbagai kelompok usia.

Oleh karena itu, keberlanjutan layanan perpustakaan membutuhkan dukungan kebijakan dan pendanaan yang konsisten. Dampak pengurangan anggaran dinilai akan lebih terasa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta wilayah yang belum memiliki toko buku, perpustakaan representatif, maupun akses internet yang memadai.

Novy menilai program distribusi buku ke daerah dan pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran merupakan langkah yang efektif untuk menumbuhkan budaya literasi sejak usia dini.

“Program seperti distribusi buku ke daerah dan gerakan literasi membaca sangat baik. Apabila program-program tersebut berkurang karena keterbatasan anggaran, dampaknya tentu akan dirasakan masyarakat, khususnya di daerah yang akses terhadap bukunya masih terbatas,” katanya.

_Kolaborasi Jadi Alternatif Penguatan Literasi_

Di tengah keterbatasan anggaran, Novy mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, penerbit, dunia usaha, dan keluarga. Kolaborasi diperlukan agar program literasi tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada satu sumber pendanaan.

Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah program rotasi buku favorit siswa. Dalam program tersebut, setiap siswa membawa satu buku yang disukai, membacanya, kemudian mempresentasikan isi buku kepada teman-temannya sebelum buku tersebut dipinjamkan secara bergiliran.

Menurut Novy, model tersebut tidak hanya menambah variasi koleksi bacaan sekolah dengan biaya terbatas, tetapi juga melatih kemampuan membaca, memahami isi buku, berkomunikasi, dan berbagi pengetahuan.

Sekolah dan perpustakaan juga dapat mengembangkan program donasi buku yang lebih terarah. Buku yang dihimpun harus diseleksi berdasarkan kondisi fisik, kesesuaian usia pembaca, relevansi isi, serta kebutuhan masyarakat agar donasi tidak sekadar menjadi tempat menyalurkan buku yang sudah tidak digunakan.

Selain memperkuat layanan berbasis buku cetak, perpustakaan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penyediaan buku elektronik, buku audio, perpustakaan digital, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi. Dengan demikian, layanan perpustakaan tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran.

Namun, Novy menegaskan bahwa inovasi dan kolaborasi masyarakat tidak dapat sepenuhnya menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pemerataan akses literasi.

“Apabila program-program literasi terus berkurang karena keterbatasan anggaran, saya khawatir hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi masyarakat belum ditempatkan sebagai prioritas yang benar-benar serius. Padahal, literasi merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas,” pungkasnya. (lsi)

Sumber : Humas Umy