Angka Pengangguran Tinggi, DPRD Minta Perusahaan Rekrut Warga Setempat

RILISINFO.COM, Kota Bekasi – Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, menyerukan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi dapat memberikan prioritas kepada warga lokal dalam perekrutan tenaga kerja. Langkah ini diyakini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi di daerah tersebut.

Berdasarkan data terakhir, jumlah pengangguran di Kota Bekasi mencapai sekitar 200 ribu orang, mayoritas berasal dari usia produktif. Rudy menyebutkan bahwa sudah saatnya seluruh elemen, termasuk perusahaan dan pemerintah, berperan aktif mengatasi masalah ini secara konkret.

“Memang tidak ada regulasi yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan warga setempat, tetapi Dinas Tenaga Kerja harus bisa proaktif berkomunikasi dan mendorong perusahaan agar memberikan peluang kerja bagi warga Kota Bekasi,” kata Rudy, Rabu (23/4/2025).

Rudy juga mengajak Pemerintah Kota Bekasi, melalui dinas terkait, untuk lebih aktif melakukan pendekatan kepada pelaku usaha. Ia yakin, dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat diajak bekerja sama dalam menciptakan peluang kerja bagi warga lokal tanpa perlu menunggu kebijakan formal.

Menurutnya, pengentasan pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat agar upaya tersebut membuahkan hasil nyata.

Lebih lanjut, Rudy juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja, terutama melalui skema Pekerja Harian Lepas (PHL) di berbagai instansi milik pemerintah.

“Saya mendorong kepala daerah untuk membuka lebih banyak peluang kerja di sektor pemerintahan. Misalnya melalui PHL, yang bisa menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Rudy berharap agar persoalan pengangguran menjadi prioritas utama bagi kepala daerah yang baru menjabat. Menurutnya, penyelesaian masalah ini akan mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Masalah pengangguran ini harus jadi pekerjaan rumah utama bagi kepala daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah. Harus ada langkah nyata, bukan sekadar rencana,” tegasnya.(*)