Atasi Kelangkaan Pangan Akibat El Nino, Diversifikasi Pangan Perlu Didorong

RILISINFO.COM  – Jakarta, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yudia Ramli menjelaskan, ajakan kepada masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan untuk mengatasi kelangkaan komoditas beras akibat fenomena El Nino perlu didorong. Kondisi kemarau berkepanjangan ini diketahui telah menimbulkan berkurangnya produksi beras dalam negeri. Hal ini juga berakibatnya pada naiknya harga beras.

Yudia Ramli mengatakan, diversifikasi pangan tersebut diperlukan untuk menghindari ketergantungan pada beras. Selain beras, Indonesia memiliki banyak komoditas pangan yang dapat menjadi sumber karbohidrat yang menyehatkan. Upaya ini diharapkan bisa menekan permintaan terhadap beras sehingga harga lebih dapat stabil.

“Beberapa minggu terakhir Bapak Menteri Dalam Negeri juga mengonsumsi jagung dan ubi jalar. Jadi memang diversifikasi pangan ini penting agar kita tidak bergantung dengan pangan tertentu saja,” ujar Yudia Ramli dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Dia menjelaskan, potensi pangan di Indonesia sangatlah besar. Terdapat beragam bahan pangan lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat seperti halnya sagu, keladi, kentang, dan sukun. Selain beragam, komoditas tersebut diketahui juga menyehatkan.

“Kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, salah satunya aneka pangan yang bisa menjadi salah satu sumber karbohidrat yang menyehatkan,” terangnya.

Di lain sisi, jelas Yudia Ramli, pemerintah terus berupaya mendorong terkendalinya pasokan beras dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi seperti getol menggelar gerakan pangan murah atau operasi pasar murah. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memastikan stok beras terpenuhi dengan melakukan impor maupun menyerap hasil panen dalam negeri.

Selain mendorong adanya keragaman pangan, Kemendagri juga secara rutin setiap minggunya menggelar Rakor Pengendalian Inflasi bersama kementerian/lembaga terkait termasuk pemerintah daerah sejak tanggal 23 Agustus 2022 sebagai tindaklanjut Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 18 Agustus 2022 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Forum tersebut untuk membahas kondisi inflasi terkini sekaligus komoditas yang menjadi penyebab inflasi. Melalui forum tersebut berbagai permasalahan dibahas dan dicarikan solusi terbaiknya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Termasuk persoalan harga beras juga tidak luput dibahas dan dicarikan solusi terbaiknya dengan memperkuat sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah,” tandasnya.(wan)

Sumber: Puspen Kemendagri