BPJS Kesehatan dan Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Kesehatan Tanpa Diskriminasi
RILISINFO.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program, salah satunya adalah BPJS Kesehatan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun dalam penerapannya, kedua program ini menghadapi tantangan besar, baik dalam hal efektivitas maupun aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu.
BPJS Kesehatan, sebagai salah satu wujud jaminan sosial kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki peran penting dalam menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Namun, sering kali program ini tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Iuran yang rendah dinilai sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya pelayanan yang optimal, sehingga pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyarankan masyarakat untuk beralih ke asuransi kesehatan swasta. Ini menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait dengan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
BPJS Kesehatan seharusnya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pengurangan pelayanan atau diskriminasi terhadap pasien BPJS tidak dapat dibenarkan, karena pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara,” kata Prof (HC). Dr. dr. Ribka Tjiptaning, P.AAK seorang aktivis kesehatan yang turut mengkritisi kebijakan ini. Rabu, (5/2/2025).
Selain BPJS Kesehatan, pemerintah juga meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mencegah stunting di Indonesia. Program bertujuan untuk memastikan anak – anak mendapatkan asupan gizi yang tepat pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) mereka, dimulai sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun.
Program ini, meskipun dimulai sejak era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2011, kembali digalakkan dengan anggaran yang lebih besar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tahun ini, anggaran untuk MBG bahkan meningkat tajam menjadi 171 triliun rupiah, dengan harapan dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.
Namun dalam pelaksanaannya, Program MBG menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan kesediaan pangan yang cukup dan distribusi yang tepat sasaran.
“Program makan bergizi gratis ini sangat baik, tetapi harus dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran. Fokus utama haruslah pada ibu hamil dan anak usia dini yang rentan terhadap stunting. Jangan sampai anggaran yang besar ini tidak tepat sasaran atau malah disalahgunakan,” ujar Ribka.
Menggabungkan upaya antara BPJS Kesehatan dan Program Makan Bergizi Gratis akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat. Dalam jangka panjang, dengan mengoptimalkan kedua program, pemerintah bisa memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas serta asupan gizi yang tepat.
Kedua program saling mendukung dalam membangun fondasi kesehatan yang kuat. BPJS Kesehatan menyediakan akses layanan medis yang terjangkau, sementara Program Makan Bergizi Gratis memastikan bahwa anak-anak dan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan sejak dini.
Namun, untuk mewujudkan cita-cita besar, Ribka mengajukan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap fasilitas kesehatan agar layanan BPJS Kesehatan benar-benar dapat diterima oleh masyarakat tanpa diskriminasi. Kedua, perlu ada transparansi yang lebih jelas terkait distribusi anggaran MBG serta pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan.
“Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di fasilitas kesehatan dan pengelolaan anggaran yang transparan untuk MBG sangat penting. Program – program seharusnya memberi dampak langsung pada kesejahteraan rakyat, bukan menjadi beban bagi mereka yang justru paling membutuhkan,” tegas Ribka.
Melalui penguatan BPJS Kesehatan dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang tepat sasaran, pemerintah Indonesia dapat memastikan hak kesehatan rakyatnya terjamin, mencegah stunting dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Namun, untuk mencapai itu, penegakan hukum yang lebih ketat, transparansi pengelolaan anggaran, serta pengawasan yang intensif menjadi kunci keberhasilan kedua program.
( YR)