Ditjen Bina Adwil Kemendagri Terus Berupaya Dukung Kemajuan Penyelenggaraan Kawasan Khusus

Selasa, 29 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM – Jakarta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Reidentifikasi Isu Permasalahan Kawasan Khusus di Hotel Novotel Jakarta, Selasa (29/8/2023). Langkah ini dilakukan untuk mendorong kemandirian daerah dalam aspek pembangunan yang mampu meningkatkan perekonomian. Selain itu, kegiatan ini untuk memetakan kawasan khusus sebagai basis data dalam menyusun berbagai langkah strategis secara komprehensif.

“Dalam implementasinya guna keberlanjutan kawasan-kawasan yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat, dibutuhkan kolaborasi dan peran konkret antarstakeholder di kawasan strategis nasional,” ujar Sekretaris Ditjen Bina Adwil Indra Gunawan dalam sambutannya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, upaya ini membutuhkan dukungan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sebab, hal ini akan menentukan pengelolaan berbagai kawasan khusus yang menjadi prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Bangun sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan menjadikan keberadaan kawasan khusus sebagai daya ungkit pembangunan daerah,” ungkapnya.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan tujuan pengelolaan kawasan khusus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing daerah melalui pengembagan potensi. “Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil menjembatani penyelenggaraan kawasan khusus antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga teknis melalui kegiatan supervisi, asistensi, dan fasilitasi,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Amran mengatakan, terdapat 13 kawasan khusus dan 1 kawasan kepentingan nasional yang menjadi tugas dan fungsi Kemendagri dalam menyusun perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan. “Kami menghimpun isu penyelenggaraan kawasan dengan pola bottom-up demi penyelarasan kebijakan nasional dan daerah,” ujar Amran.

Dirinya berharap, rapat tersebut mampu memetakan data kawasan di setiap daerah. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menghimpun berbagai masukan dan model alternatif kebijakan baik dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda).

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri oleh peserta baik dari pemerintah pusat maupun Pemda. Mereka di antaranya Kemenko Bidang Perekonomian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat; Pemprov Jawa Tengah; serta Pemprov Lampung.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Mendagri Tito Karnavian Sabet Penghargaan di CNN Indonesia Awards 2026
Doli Kurnia Bantah Isu Munaslub Golkar, Sebut Ada Upaya Memperkeruh Internal Partai
Gelar Pelatihan Vokasi Nasional di Cirebon, Kemenaker Gandeng 2.000 Peserta
Kemnaker akan Selaraskan Pelatihan Vokasi dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Hilirisasi
Wamenaker Tekankan Kolaborasi Pemerintah dan Kampus Jembatani Kesenjangan Keterampilan Lulusan
Jamin Penyaluran Bansos Akurat, Mendagri Minta Seluruh Pemda Akselerasi Registrasi Perlinsos Digital
Dosen Hukum Tata Negara Desak DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR Terkait Jabatan Gibran
Wamenaker Tegaskan Perempuan Harus Setara Akses Pelatihan dan Pekerjaan

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 14:02 WIB

Mendagri Tito Karnavian Sabet Penghargaan di CNN Indonesia Awards 2026

Sabtu, 7 November 2026 - 08:34 WIB

Doli Kurnia Bantah Isu Munaslub Golkar, Sebut Ada Upaya Memperkeruh Internal Partai

Jumat, 6 November 2026 - 19:28 WIB

Gelar Pelatihan Vokasi Nasional di Cirebon, Kemenaker Gandeng 2.000 Peserta

Jumat, 6 November 2026 - 18:55 WIB

Kemnaker akan Selaraskan Pelatihan Vokasi dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Hilirisasi

Jumat, 6 November 2026 - 16:07 WIB

Wamenaker Tekankan Kolaborasi Pemerintah dan Kampus Jembatani Kesenjangan Keterampilan Lulusan

Berita Terbaru

Kegiatan kuliah umum FH UMY yang turut mengundang Guru Besar ITS, Prof. Nur Aini Rakhmawati, S.Kom., M.Sc.Eng., Ph.D

Yogyakarta

AI dan Masa Depan Hukum: FH UMY Dorong Kolaborasi Teknologi

Sabtu, 7 Nov 2026 - 12:26 WIB