Dr. H. Kholid, BPD Adalah Pilar Demokrasi di Tingkat Desa
RILISINFO.COM, Kota Serang – Sebanyak 2.500 peserta dari 27 provinsi se-Indonesia menghadiri peringatan Dies Natalis ke-26 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat nasional yang digelar di Plaza Aspirasi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Rabu (7/5/2025).
Acara tersebut menjadi momentum penting dalam mempertegas kedudukan serta penguatan peran dan fungsi BPD sebagai lembaga strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sekretaris Jenderal PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Serang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PABPDSI Provinsi Banten, Dr. H. Kholid, M.Pd, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi dan refleksi atas perjalanan BPD di berbagai daerah.
“Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari empat kabupaten di Banten, yakni Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang, serta perwakilan dari 27 provinsi lainnya termasuk Sumatera Barat, Papua, Maluku, NTT, NTB, Jawa Barat, dan Banten sendiri sebagai tuan rumah,” ungkap Dr. Kholid.
Dalam kegiatan, PABPDSI turut mengundang sejumlah pejabat dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Wakil Gubernur Banten, serta jajaran SKPD terkait. Tujuannya untuk menyampaikan secara langsung tema besar peringatan tahun ini, yaitu “Mempertegas Kedudukan dan Fungsi BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa”.
Peran BPD Masih Dipandang Sebelah Mata
Dr. Kholid menyoroti bahwa hingga saat ini masih ada persepsi yang keliru terhadap keberadaan BPD di beberapa wilayah. “Di beberapa daerah, BPD masih dipandang sebagai lembaga pelengkap saja. Padahal, secara legal formal, BPD lahir berdasarkan undang-undang dan memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelasnya.
Ia menegaskan, BPD memiliki tiga tugas pokok dan fungsi utama, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.
“Harapannya, ke depan lembaga BPD bisa lebih diperhatikan dan diperkuat kapasitasnya agar mampu berperan maksimal. Kami terus mendorong sinergi antara BPD dan kepala desa untuk bersama-sama membangun desa, karena kemajuan Indonesia dimulai dari desa,” tegasnya.
Dies Natalis ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemberdayaan dan penguatan BPD di seluruh Indonesia, khususnya dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa serta menciptakan pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan transparan.
( Yuyi Rohmatunisa)