RILISINFO.COM, Jakarta — Kabar mengenai kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 16 persen pada tahun 2025 ramai diperbincangkan publik. Topik ini bahkan masuk daftar pencarian terpopuler Google Trends pada Selasa (8/4/2025). Kendati demikian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai kenaikan gaji tersebut.
Tren pencarian terkait kenaikan gaji PNS mulai meningkat sejak Senin (7/4/2025) pagi dan terus berlanjut hingga malam hari. Puncaknya, topik ini bertahan di posisi atas pencarian Google pada Selasa pagi. Namun, belum ada dasar hukum terbaru yang mengatur perubahan gaji PNS di tahun ini.
Penjelasan Resmi BKN:
Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama menyampaikan hal berikut:
Belum ada pembahasan teknis mengenai kenaikan gaji PNS tahun 2025.
Ketentuan gaji saat ini masih mengacu pada:
PP Nomor 5 Tahun 2024
Perpres Nomor 10 Tahun 2024
Kenaikan gaji PNS hanya dapat dilakukan melalui persetujuan Kementerian Keuangan dan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
BKN akan menyampaikan kepada publik jika ada regulasi baru terkait kebijakan penggajian ASN.
Gaji PNS Masih Berlaku Sesuai PP No 5/2024
Gaji PNS terakhir mengalami kenaikan pada awal 2024 sebesar 8 persen. Ketentuan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Adapun rincian gaji PNS sesuai golongan sebagai berikut:
Golongan I:
IA: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
IB: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.000
IC: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
ID: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400
Golongan II:
IIA: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
IIB: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500
IIC: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
IID: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600
Golongan III:
IIIA: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200
IIIB: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800
IIIC: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500
IIID: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700
Golongan IV:
IVA: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900
IVB: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300
IVC: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400
IVD: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500
IVE: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200
Dengan demikian, meskipun isu kenaikan gaji PNS menjadi perhatian luas masyarakat, hingga kini belum ada kepastian kebijakan baru dari pemerintah terkait hal tersebut. Pemerintah masih mengacu pada regulasi yang berlaku sejak awal 2024. (ihd/ihd)
