Wamendagri Bima Arya Dukung Pengembangan MPP Makassar untuk Meningkatkan Akses Layanan Publik

Jumat, 17 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Makassar – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mengintegrasikan berbagai layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya, langkah ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan yang disediakan pemerintah.

“Jadi kami mengapresiasi [Wali Kota Makassar] Pak Danny Pomanto. Mudah-mudahan berlanjut ke depan dengan pengembangan dan inovasi-inovasi lain yang lebih terintegrasi dengan program kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya saat meninjau MPP Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (17/1/2025).

Bima menegaskan, berbagai layanan publik harus mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya layanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang saat ini retribusinya dibebaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembebasan juga berlaku terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pelayanan tersebut, kata dia, harus dimudahkan mengingat kebijakan ini untuk membantu MBR dalam mendapatkan rumah.

“Masyarakat berpenghasilan rendah dengan bebas pajak dan lain-lain, tentu prosesnya kan juga harus dimudahkan dan sesuai juga dengan perizinan,” jelasnya.

Menurutnya, Kota Makassar dapat menjadi salah satu contoh terbaik penerapan pelayanan publik yang terintegrasi. Pasalnya, Pemkot Makassar mampu mengintegrasikan berbagai layanan secara masif dalam satu gedung MPP.

Lebih lanjut, Bima mengingatkan agar langkah pengintegrasian layanan harus memperhatikan sejumlah aspek. Hal itu seperti kapasitas jaringan, keamanan data, dan manfaat yang didapatkan masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi kunci penting dalam mengintegrasikan berbagai layanan. Ini termasuk upaya mengintegrasikan layanan dari pusat ke daerah.

Dia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi. Misalnya layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terus diperkuat kapasitas sistemnya dengan menggandeng sejumlah pihak. Guna mendukung program e-government, Kemendagri juga bekerja sama dengan Bank Dunia.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Pusat Salurkan Bantuan bagi Korban Gempa di Manggarai
Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Manggarai Mengalir dari TP PKK dan TP Posyandu Pusat
Posyandu Beawaek NTT Diperkuat, TP PKK dan TP Posyandu Pusat Kawal Layanan Dasar Masyarakat
Wamendagri: Jangan Tunda, 11 Wakil Rakyat Otsus Papua Pegunungan Harus Segera Dilantik
Karakter Dulu, Jejaring Kemudian: Pesan Wamendagri untuk Calon Pemimpin Masadagri
Wamendagri Ribka Dorong Pemda Percepat Akta Kelahiran Anak, Target 100 Persen Dikejar
Taklimat Presiden di Hadapan 800 Pati TNI-Polri, Mendagri Tito Ikut Hadir
Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:04 WIB

Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Manggarai Mengalir dari TP PKK dan TP Posyandu Pusat

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:55 WIB

Posyandu Beawaek NTT Diperkuat, TP PKK dan TP Posyandu Pusat Kawal Layanan Dasar Masyarakat

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:54 WIB

Wamendagri: Jangan Tunda, 11 Wakil Rakyat Otsus Papua Pegunungan Harus Segera Dilantik

Kamis, 8 Oktober 2026 - 17:08 WIB

Karakter Dulu, Jejaring Kemudian: Pesan Wamendagri untuk Calon Pemimpin Masadagri

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:10 WIB

Wamendagri Ribka Dorong Pemda Percepat Akta Kelahiran Anak, Target 100 Persen Dikejar

Berita Terbaru