Kemendagri Ingatkan Pemda untuk Kendalikan Harga Bawang Merah yang Melebihi HAP

Senin, 13 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RILISINFO.COM, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau sejumlah pemerintah daerah (Pemda) agar mengendalikan harga bawang merah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara nasional rata-rata harga bawang merah pada minggu kedua Januari 2025 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

Selain itu, harga bawang merah hingga minggu kedua Januari 2025 naik sebesar 2,84 persen dibanding Desember 2024. “Kita harus sudah mulai mewaspadai bahwa bawang merah ini sudah melebihi daripada harga patokan. Jadi kita sudah bersiap-siap untuk mengantisipasi,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Lebih lanjut, Tomsi menyebutkan sejumlah Pemda yang perlu melakukan langkah pengendalian terhadap harga bawang merah. Daerah tersebut seperti Kabupaten Nias Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain itu, daerah di luar Jawa-Sumatera yakni Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Kabupaten Lanny kemarin panennya bagus kemudian barusan juga dijelaskan, tapi harganya masih belum turun,” jelasnya.

Dirinya berharap, harga bawang merah di Kabupaten Lanny Jaya dapat segera terkendali mengingat hasil panen yang cukup bagus tersebut. Dirinya juga mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Papua dapat belajar dari Kabupaten Lanny Jaya dalam memenuhi kebutuhan bawang merah secara mandiri.

“Kami mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa mengantisipasi [harga bawang merah] ini sehingga tidak berkelanjutan harganya naik,” jelas Tomsi.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Pusat Salurkan Bantuan bagi Korban Gempa di Manggarai
Fungsi Intelijen Keamanan atau Intelkam Polri, Mempunyai Posisi yang Sangat Strategis
Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Manggarai Mengalir dari TP PKK dan TP Posyandu Pusat
Posyandu Beawaek NTT Diperkuat, TP PKK dan TP Posyandu Pusat Kawal Layanan Dasar Masyarakat
Wamendagri: Jangan Tunda, 11 Wakil Rakyat Otsus Papua Pegunungan Harus Segera Dilantik
Kemenkeu dan IsDB Perkuat Kemitraan Pembangunan Indonesia 2026–2030
Karakter Dulu, Jejaring Kemudian: Pesan Wamendagri untuk Calon Pemimpin Masadagri
DPR RI Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Atur Hak Pekerja hingga PHK

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:43 WIB

Fungsi Intelijen Keamanan atau Intelkam Polri, Mempunyai Posisi yang Sangat Strategis

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:04 WIB

Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Manggarai Mengalir dari TP PKK dan TP Posyandu Pusat

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:55 WIB

Posyandu Beawaek NTT Diperkuat, TP PKK dan TP Posyandu Pusat Kawal Layanan Dasar Masyarakat

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:54 WIB

Wamendagri: Jangan Tunda, 11 Wakil Rakyat Otsus Papua Pegunungan Harus Segera Dilantik

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:53 WIB

Kemenkeu dan IsDB Perkuat Kemitraan Pembangunan Indonesia 2026–2030

Berita Terbaru