RILISINFO.COM, Mataram – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mencegah terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memanfaatkan transformasi digital. Selain itu, Pemda juga perlu mengoptimalkan realisasi APBD agar defisit dapat dihindari.
Pesan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Acara yang berlangsung di Hotel Golden Palace Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut dilaksanakan selama dua hari, dari tanggal 23-24 Januari 2025.
Maurits menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pelayanan publik yang lebih modern (smart customized) dan berbasis data. “Cara-cara [mengelola keuangan secara] konvensional sudah harus kita tinggalkan, digitalisasi ini merupakan langkah untuk mewujudkan good and clean government,” katanya, Kamis (23/1/2025).
Dia menjelaskan, transformasi tata kelola keuangan daerah melalui SIPD telah digaungkan oleh pemerintah pusat. SIPD telah menjadi andalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini bertujuan menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan mampu mencegah pemborosan. Selain itu, Kemendagri berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aktor di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Diharapkan dengan menyajikan dan mempublikasi informasi keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terstruktur dan rasional,” tegasnya.
Maurits menambahkan, transformasi pengelolaan keuangan daerah dimulai dari kewajiban menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan. Dengan perencanaan anggaran kas yang baik dan keseimbangan antara arus masuk serta keluar, maka defisit APBD dapat dicegah.
Sementara itu, Kemendagri juga telah menyusun langkah-langkah strategis untuk membantu daerah mencegah defisit APBD, melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih komprehensif. Maurits menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan tersebut. “Bapak Menteri (Dalam Negeri) sudah mengingatkan, mari satukan langkah [untuk] cegah defisit APBD,” pungkasnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
