RILISINFO.COM, Yogyakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong penguatan pendidikan inklusif agar setiap anak memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Upaya tersebut perlu didukung kesiapan guru, ketersediaan pendamping, serta metode pembelajaran yang adaptif.
Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Arif Jamali Muis, menegaskan hal tersebut dalam Rakernas dan Simposium Nasional Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PP KAUMY) 2026 di Amfiteater E6 UMY, Sabtu (24/10/2026). Arif hadir mewakili Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurutnya, prinsip pendidikan bermutu untuk semua perlu diwujudkan melalui pemerataan akses sekaligus layanan pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik.
“Kalau berbicara kebijakan pendidikan bermutu untuk semua, maka semuanya jangan hanya diterjemahkan dalam konteks ekonomi, tetapi juga diterjemahkan dalam konteks inklusif. Maka semua sekolah itu harus menjadi sekolah inklusif,” ujar Arif.
Kebutuhan penguatan layanan tersebut juga terlihat dalam data Kemendikdasmen. Pada dasbor peserta didik berkebutuhan khusus dengan kondisi data 22 Oktober 2026, tercatat sebanyak 245.350 peserta didik berkebutuhan khusus. Angka tersebut merupakan jumlah yang tercatat dalam sistem, bukan keseluruhan anak berkebutuhan khusus di Indonesia.
Pendidikan Inklusif Membutuhkan Kesiapan Guru
Arif menyoroti keterbatasan guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, penguatan pendidikan inklusif memerlukan tenaga pendidik yang mampu memahami dan merespons kebutuhan belajar setiap peserta didik.
“Kita masih banyak kekurangan guru-guru pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus,” katanya.
Ia menekankan bahwa bertambahnya peserta didik yang terdata perlu diikuti kesiapan layanan di sekolah. Kehadiran anak di ruang kelas harus didukung kesempatan untuk mengikuti pembelajaran secara bermakna.
Arif juga mengajak alumni UMY yang bergerak di bidang pendidikan inklusif untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan.
“Kalau para alumni bergerak di pendidikan inklusif, bisa nanti berdiskusi sama direktorat kami,” ujarnya.
Perluas Peningkatan Kualifikasi Guru
Selain pendidikan inklusif, Arif menekankan pentingnya kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai fondasi pendidikan bermutu.
“Pendidikan bermutu bisa tercapai kalau gurunya, dalam konteks pendidikan tinggi mungkin dosennya, itu harus kompeten,” tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan kuota bagi 150 ribu guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik. Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik tersebut mencakup pendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D4), termasuk melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“Kami menyediakan jatah 150.000 kuota untuk guru-guru bisa menyelesaikan S1,” katanya.
Menurut Arif, masih terdapat guru, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar, yang membutuhkan peningkatan kualifikasi akademik. Melalui RPL, pengalaman mengajar dapat dipertimbangkan dalam proses pengakuan capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan program.
Transformasi Pembelajaran Dimulai dari Kelas
Arif mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan juga bergantung pada perubahan nyata dalam proses pembelajaran.
“Sebaik apa pun kebijakan pemerintah itu tidak akan pernah berhasil ketika tidak ada transformasi dari dalam kelas,” tegasnya.
Menurutnya, perbedaan kebiasaan dan cara mengakses informasi antara guru dan peserta didik perlu direspons melalui pendekatan pembelajaran yang adaptif. Generasi muda semakin terbiasa memanfaatkan sumber belajar digital, sementara generasi sebelumnya lebih banyak mengandalkan buku cetak.
Karena itu, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran agar materi tetap relevan dan dapat dipahami peserta didik.
“Maka pembelajaran itu harus bermakna dan adaptif,” ujarnya.
Arif menyebut pembelajaran mendalam sebagai pendekatan yang menekankan proses belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan tersebut diharapkan membantu peserta didik memahami materi sekaligus menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Digitalisasi Perlu Diiringi Penguatan Kompetensi
Arif turut menyoroti kesiapan guru dalam memanfaatkan fasilitas pembelajaran digital. Menurutnya, penyediaan papan interaktif digital (PID) atau interactive flat panel (IFP) perlu disertai peningkatan kemampuan tenaga pendidik.
“Jadi memang sebenarnya ada persoalan dalam konteks kapasitas juga. Tapi akan terus kami usahakan untuk diperbaiki,” katanya.
Ia menilai keberadaan perangkat teknologi perlu didukung pemahaman guru tentang cara mengintegrasikannya ke dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, fasilitas tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik.
Penguatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas, serta pembaruan metode pembelajaran perlu berjalan beriringan. Arif menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan bermutu, termasuk mereka yang menghadapi hambatan dalam mengakses pembelajaran.
“Karena kesempatan belajar itu harus dimiliki oleh semua siswa,” pungkasnya. (lsi)
Sumber : Humas Umy
